Kamis, 30 Juli 2026
Pulang Pisau – Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i menegaskan pentingnya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pembukaan Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026 di Palangka Raya, Kamis (18/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rifa’i hadir didampingi Kepala Dinas Perencanaan Kabupaten Pulang Pisau beserta jajaran terkait. Kegiatan ini bertujuan memperkuat implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Rifa’i berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip PUG, terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Kami berharap pengarusutamaan gender ini benar-benar diterapkan, terutama di OPD-OPD yang terkait, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemerintahan,” kata Rifa’i.
Menurutnya, kesetaraan gender merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengambilan keputusan dan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
“Yang diharapkan sekarang adalah adanya kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dan berkontribusi. Target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen menjadi salah satu perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah mulai menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis di lingkungan birokrasi. Saat ini, sejumlah jabatan kepala OPD di Kabupaten Pulang Pisau telah diisi oleh perempuan.
Rifa’i berharap komitmen terhadap pengarusutamaan gender terus diperkuat sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan yang memberikan ruang yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah,” tutupnya. (Zas)