Minggu, 22 November 2026
Opini: Marlina (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Satya Wacana)
Kalimantan Tengah tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga karena keberagaman kebudayaan dan sistem hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat Dayak. Hukum adat bukan sekadar warisan leluhur ataupun tradisi seremonial yang dipertahankan sebagai identitas budaya. Lebih dari itu, hukum adat mengandung nilai, norma, tata cara penyelesaian sengketa, serta aturan yang menjadi pedoman masyarakat dalam menjaga hubungan antarmanusia maupun hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.
Namun, perkembangan investasi dan perluasan perkebunan menghadirkan tantangan tersendiri bagi keberadaan hukum adat. Persoalan muncul ketika masyarakat hukum adat berhadapan dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah yang secara turun-temurun diyakini dan dikuasai sebagai tanah adat. Konflik semacam ini tidak cukup dipandang sebagai perselisihan antara masyarakat dan perusahaan. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni pertemuan dua sistem hukum: hukum negara yang bertumpu pada peraturan tertulis dan administrasi, serta hukum adat yang berakar pada sejarah penguasaan wilayah, kesepakatan komunitas, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Pertanyaannya, ketika kedua sistem hukum tersebut berhadapan, di manakah posisi masyarakat adat dalam memperoleh keadilan?
Pluralisme hukum menggambarkan keadaan ketika lebih dari satu sistem norma atau hukum hidup dan bekerja dalam suatu masyarakat. Hukum negara bukan satu-satunya pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan setempat juga memiliki peranan penting dalam menjaga keteraturan kehidupan bersama.
Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, keberadaan pluralisme hukum dapat dilihat melalui kelembagaan adat, termasuk Damang Kepala Adat dan Mantir Adat, yang menjalankan fungsi-fungsi adat berdasarkan ketentuan serta praktik yang hidup dalam komunitasnya.
Bagi masyarakat adat, persoalan tanah tidak selalu dapat dipahami hanya melalui dokumen administrasi. Sejarah penguasaan tanah, batas wilayah, tempat-tempat yang memiliki nilai kebudayaan, hubungan antargenerasi, serta kesepakatan komunitas merupakan bagian penting dari dasar pengakuan dan klaim atas wilayah adat.
Oleh karena itu, hukum adat dan hukum negara perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap konstitusi, hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan. Persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah negara mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan sejauh mana pengakuan tersebut benar-benar diwujudkan dalam bentuk perlindungan dan kepastian hukum.
Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat bukanlah kelompok yang berada di luar sistem ketatanegaraan. Sebaliknya, keberadaan dan hak-hak tradisional mereka merupakan bagian yang harus dihormati dalam penyelenggaraan negara. Pengakuan konstitusional tersebut sekaligus membawa tanggung jawab bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Dayak.
Pengaturan mengenai hak atas tanah dan sumber daya alam serta musyawarah dalam pengelolaan wilayah adat menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat tidak boleh berhenti pada pengakuan identitas budaya semata. Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, tantangan terbesar bukan hanya terletak pada pembentukan regulasi, melainkan bagaimana memastikan agar pengakuan hukum tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi subjek perlindungan.
Persoalan pluralisme hukum semakin terlihat ketika masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan perkebunan. Dalam situasi tersebut, masyarakat dapat mendasarkan tuntutannya pada sejarah penguasaan tanah dan keberadaan wilayah adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, perusahaan dapat mengacu pada perizinan dan dokumen administrasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usahanya.
Perbedaan dasar tersebut dapat memunculkan sengketa mengenai status wilayah, batas penguasaan tanah, proses persetujuan, hingga pemanfaatan sumber daya alam.
Dalam konteks ini, dokumen perizinan perusahaan tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan mengenai hak masyarakat adat. Sebaliknya, klaim masyarakat adat juga perlu diperiksa secara objektif melalui bukti, sejarah penguasaan, keberadaan komunitas, kelembagaan adat, serta mekanisme pengakuan yang berlaku.
Kedua sisi harus ditempatkan dalam proses pemeriksaan yang adil dan proporsional. Jangan sampai hukum formal hanya menjadi pembenaran bagi kepentingan investasi, sementara masyarakat yang telah lama hidup dan menggantungkan kehidupannya pada wilayah tersebut justru tidak memperoleh ruang yang layak untuk didengar.
Di sinilah persoalan keadilan menjadi penting. Hukum seharusnya tidak hanya memberikan kepastian administratif kepada pihak yang memiliki dokumen formal, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang telah hidup dan berkembang berdasarkan hukum adat memperoleh penghormatan dan perlindungan.
Dalam menghadapi konflik antara masyarakat hukum adat dan perusahaan, pemerintah daerah memiliki peran penting sesuai dengan kewenangannya. Peran tersebut mencakup pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, fasilitasi dialog, mediasi, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan para pihak.
Pemerintah tidak seharusnya baru hadir ketika konflik telah membesar dan menimbulkan ketegangan sosial. Kehadiran pemerintah justru dibutuhkan sejak awal, terutama dalam memastikan bahwa proses pembangunan dan investasi tidak mengabaikan keberadaan serta hak-hak masyarakat adat.
Dalam proses penyelesaian sengketa, masyarakat harus memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan sejarah penguasaan tanah, bukti-bukti yang dimiliki, keberatan, serta kepentingannya. Mediasi tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi harus diarahkan pada penyelesaian yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak.
Perusahaan juga perlu memahami bahwa kepemilikan izin formal bukan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap hak adat juga harus dijalankan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip keadilan.
Pembangunan ekonomi dan perlindungan masyarakat adat pada dasarnya tidak harus saling meniadakan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila proses pembangunan dilaksanakan dengan menghormati hak, partisipasi, dan keberadaan masyarakat setempat.
Hukum adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Dayak karena mengatur hubungan antarmanusia, hubungan manusia dengan tanah, hutan, dan sungai, serta berbagai aspek kehidupan yang menjadi bagian dari keberlangsungan suatu komunitas. Oleh sebab itu, melestarikan kebudayaan tidak cukup hanya dengan mempertahankan simbol, upacara adat, pakaian tradisional, atau kegiatan seremonial. Pelestarian kebudayaan juga harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap masyarakat yang menjaga dan menjalankan nilai-nilai adat tersebut.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara hukum bukan hanya terletak pada banyaknya peraturan yang dibentuk, melainkan pada kemampuan hukum memberikan perlindungan dan keadilan yang nyata bagi masyarakat.
Pluralisme hukum di Kalimantan Tengah tidak boleh berhenti sebagai konsep akademik. Konsep tersebut harus mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, terutama ketika hak-hak masyarakat adat berhadapan dengan kepentingan perusahaan dan pengelolaan sumber daya alam.
Hukum negara seharusnya menjadi instrumen perlindungan, bukan penghalang bagi pengakuan terhadap hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir secara nyata melalui kewenangan yang dimilikinya untuk menjembatani dan menyelesaikan konflik antara masyarakat hukum adat dan perusahaan.
Mencari keadilan bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah bukan semata-mata persoalan mempertahankan tanah atau warisan leluhur. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut penghormatan terhadap identitas, hak tradisional, keberlangsungan kehidupan komunitas, dan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
Sebab, hukum adat tidak seharusnya hanya diakui ketika berbicara tentang kebudayaan, tetapi juga harus dihormati ketika masyarakat adat memperjuangkan hak dan keadilan atas wilayah kehidupannya.