Minggu, 22 November 2026
Oleh: Lidya Desita Kanza
Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
Hukum sering kali dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang dibuat dan diberlakukan oleh negara. Namun, dalam kehidupan masyarakat, hukum tidak hanya hadir melalui undang-undang, melainkan juga tumbuh dari adat istiadat, ajaran agama, serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Realitas ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial tidak selalu diatur oleh satu sistem hukum, tetapi oleh berbagai norma yang hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Fenomena tersebut dikenal sebagai pluralisme hukum.
Di Kalimantan Selatan, salah satu wujud pluralisme hukum dapat ditemukan dalam tradisi Adat Badamai masyarakat Banjar. Tradisi ini merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Tujuannya bukan semata-mata menentukan siapa yang menang atau kalah, melainkan menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak.
Adat Badamai memperlihatkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat. Nilai musyawarah dan perdamaian yang terkandung di dalamnya memiliki keselarasan dengan konsep sulh dalam Islam, yaitu penyelesaian perselisihan melalui perdamaian. Keduanya menunjukkan bahwa norma adat dan agama dapat saling melengkapi dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial.
Keberadaan Adat Badamai menegaskan bahwa hukum negara bukan satu-satunya pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, keberadaan hukum adat memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang.
Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dengan persyaratan dan batasan tertentu.
Meskipun demikian, pengakuan terhadap hukum adat bukan berarti seluruh praktik adat dapat diberlakukan tanpa batas. Penerapannya tetap harus selaras dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan. Penyelesaian melalui Adat Badamai tidak boleh mengabaikan hak korban, dilakukan di bawah tekanan, ataupun digunakan untuk menghindari proses hukum yang diwajibkan oleh negara.
Dengan demikian, hubungan antara hukum negara dan hukum adat seharusnya tidak ditempatkan sebagai hubungan yang saling meniadakan. Keduanya perlu dipahami sebagai bagian dari realitas hukum Indonesia yang memiliki ruang dan batas penerapan masing-masing.
Tradisi Adat Badamai juga relevan apabila dikaitkan dengan pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Pemikiran ini menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum. Hukum tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan yang kaku, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Melalui mekanisme musyawarah, para pihak memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan, menjelaskan persoalan, dan mencari penyelesaian yang mempertimbangkan kondisi sosial mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui penghukuman, tetapi juga dapat dicapai melalui perdamaian dan pemulihan hubungan sosial.
Namun, perdamaian tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengakhiri persoalan dengan mengorbankan keadilan. Kesepakatan yang mengabaikan hak korban, mengandung unsur paksaan, atau bertentangan dengan hukum tidak dapat dibenarkan atas nama adat. Oleh karena itu, nilai perdamaian dalam Adat Badamai harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak dan keadilan bagi seluruh pihak.
Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, keberadaan Adat Badamai menghadapi berbagai tantangan. Berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap tradisi lokal serta perubahan pola kehidupan masyarakat dapat memengaruhi keberlanjutan praktik penyelesaian sengketa secara adat.
Karena itu, pelestarian Adat Badamai tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial atau pengakuan secara formal. Diperlukan upaya nyata melalui pendidikan, penguatan lembaga adat, serta dialog yang berkelanjutan antara tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan aparat penegak hukum.
Pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi lembaga adat untuk tetap menjalankan perannya dalam kehidupan masyarakat, tanpa mengabaikan kedudukan hukum nasional. Dengan demikian, tradisi lokal tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun penyelesaian persoalan sosial yang lebih humanis.
Pada akhirnya, pluralisme hukum dalam tradisi Adat Badamai menunjukkan bahwa hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa hukum bukan hanya tentang aturan dan sanksi, melainkan juga tentang perdamaian, penghormatan terhadap sesama, serta keharmonisan sosial.
Menjaga pluralisme hukum berarti menghargai kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, sekaligus memastikan bahwa penerapannya tetap sejalan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Sebab, hukum yang benar-benar hidup bukan hanya hukum yang dipatuhi karena adanya ancaman sanksi, tetapi juga hukum yang memperoleh kepercayaan masyarakat karena mampu menghadirkan keadilan dan menjaga kehidupan bersama.