Minggu, 22 November 2026
Oleh: Sonia Patricia, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
Persoalan warisan dalam keluarga Batak Toba tidak selalu berakhir di pengadilan. Dalam banyak keadaan, pembagian harta peninggalan orang tua diselesaikan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan para tetua adat. Namun, di balik suasana kekeluargaan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang patut dipertanyakan: apakah anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki untuk memperoleh warisan?
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai pembagian harta peninggalan orang tua, melainkan juga menyangkut keadilan, kesetaraan, dan kedudukan perempuan dalam struktur keluarga. Di sinilah pluralisme hukum terlihat, ketika hukum adat, hukum negara, dan hukum agama hidup berdampingan dalam masyarakat, tetapi tidak selalu memberikan jawaban yang sama terhadap persoalan hak waris perempuan.
Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga dan garis keturunan keluarga. Pandangan tersebut turut memengaruhi sistem pembagian warisan, terutama terhadap harta keluarga seperti tanah dan rumah yang umumnya lebih diutamakan kepada anak laki-laki.
Bahkan, dalam keluarga tertentu, anak laki-laki bungsu memiliki kedudukan khusus karena dianggap bertanggung jawab untuk merawat dan mendampingi orang tua. Sementara itu, anak perempuan bukan berarti sama sekali tidak memperoleh pemberian. Mereka dapat menerima ulos, tanah, sawah, maupun bentuk pemberian lainnya dari orang tua.
Namun, persoalan muncul ketika pemberian tersebut hanya dipandang sebagai bentuk kasih sayang atau kemurahan hati keluarga, bukan sebagai hak yang dapat diperjuangkan. Dalam kondisi demikian, kedudukan anak perempuan menjadi bergantung pada kerelaan saudara laki-lakinya untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua.
Pandangan tersebut tentu memiliki latar belakang budaya. Perempuan yang menikah masuk ke lingkungan marga suaminya sehingga muncul kekhawatiran bahwa harta keluarga akan berpindah ke marga lain. Akan tetapi, pertanyaan yang perlu direnungkan adalah apakah alasan mempertahankan garis keturunan dapat dijadikan pembenaran untuk membatasi atau menghilangkan hak anak perempuan atas warisan orang tuanya?
Pertanyaan ini penting karena nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat seharusnya tidak dilepaskan dari prinsip keadilan bagi setiap anggota keluarga.
Berbeda dengan konstruksi pembagian warisan yang didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal, hukum negara memberikan landasan perlindungan terhadap persamaan kedudukan warga negara. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Perlindungan terhadap perempuan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).
Dalam perkembangan hukum waris adat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menjadi salah satu rujukan penting. Putusan dalam perkara masyarakat Karo tersebut mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki.
Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat bukanlah sistem hukum yang harus dipahami sebagai sesuatu yang kaku dan tidak dapat berubah. Sebaliknya, hukum adat dapat berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan tuntutan keadilan. Meskipun putusan tersebut berkaitan dengan masyarakat Karo, pertimbangan hukumnya memberikan perspektif penting dalam pembahasan kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan adat yang menganut garis keturunan patrilineal.
Dengan demikian, mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal tidak seharusnya secara otomatis dimaknai sebagai penghilangan hak waris anak perempuan.
Meskipun hukum negara memberikan landasan perlindungan terhadap persamaan hak, pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan mudah. Menggugat saudara kandung ke pengadilan karena persoalan warisan dapat dianggap sebagai tindakan melawan adat, merusak hubungan keluarga, bahkan mempermalukan kerabat.
Akibatnya, perempuan sering berada dalam posisi yang sulit ketika harus memperjuangkan haknya. Di satu sisi, mereka memiliki kepentingan atas harta peninggalan orang tua. Namun, di sisi lain, terdapat tekanan sosial dan budaya yang membuat mereka enggan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum formal.
Keadaan ini memperlihatkan bahwa pengakuan hukum saja belum cukup. Seseorang mungkin memiliki hak secara normatif, tetapi belum tentu mampu menikmati hak tersebut dalam kehidupan nyata karena adanya tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan hubungan kekeluargaan.
Namun, kondisi tersebut bukan berarti hukum adat harus dihapuskan atau ditinggalkan. Musyawarah adat tetap memiliki peranan penting karena dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, mengurangi biaya, serta menjaga hubungan kekeluargaan.
Persoalannya bukan terletak pada keberadaan hukum adat itu sendiri, melainkan pada bagaimana hukum adat diterapkan agar tidak merugikan salah satu pihak. Musyawarah keluarga seharusnya menjadi ruang untuk mencapai kesepakatan yang adil, bukan mekanisme yang justru memperkuat ketimpangan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap adat tidak berarti setiap praktik adat harus dipertahankan tanpa mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan prinsip keadilan. Adat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dapat berkembang seiring perubahan nilai, kebutuhan, dan kesadaran hukum masyarakat.
Dalam masyarakat Batak Toba, perubahan mulai terlihat melalui praktik sebagian keluarga yang membagikan warisan kepada anak laki-laki dan perempuan secara lebih seimbang. Kontribusi anak terhadap keluarga, seperti membantu biaya pendidikan saudara maupun merawat orang tua, juga mulai menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian harta peninggalan.
Perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan nilai Dalihan Na Tolu, khususnya prinsip elek marboru, yang mengajarkan sikap menyayangi, menghormati, dan memperlakukan pihak perempuan dengan baik.
Nilai penghormatan tersebut seharusnya tidak hanya diwujudkan dalam hubungan sosial, pelaksanaan upacara adat, ataupun simbol kebudayaan. Lebih dari itu, penghormatan terhadap perempuan juga perlu tercermin dalam pengakuan terhadap kedudukan dan haknya di dalam keluarga, termasuk dalam persoalan pembagian warisan.
Penyelesaian persoalan warisan dalam masyarakat Batak Toba tidak harus selalu menempatkan hukum adat dan hukum negara sebagai dua sistem yang saling bertentangan. Musyawarah keluarga tetap dapat menjadi jalan utama dalam menyelesaikan persoalan warisan, sepanjang memberikan kesempatan yang setara kepada anak laki-laki maupun perempuan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh bagian yang adil.
Kesepakatan pembagian warisan juga sebaiknya dituangkan secara tertulis untuk memberikan kepastian dan mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari. Tokoh adat, pemerintah, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong perubahan melalui peningkatan pemahaman hukum kepada masyarakat.
Tujuannya bukan untuk menghilangkan identitas adat Batak Toba, melainkan membangun kesadaran bahwa penghormatan terhadap adat dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Perempuan perlu memahami dan mengetahui haknya tanpa harus merasa bahwa memperjuangkan keadilan berarti sedang berhadapan dengan keluarganya sendiri.
Pada akhirnya, anak perempuan tetap merupakan bagian dari keluarga, meskipun tidak meneruskan marga ayahnya. Perbedaan garis keturunan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kedudukan dan haknya sebagai anak.
Melestarikan adat bukan berarti mempertahankan ketidakadilan. Justru, adat akan tetap dihormati dan memiliki makna apabila mampu tumbuh bersama perkembangan masyarakat, nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.