PLURALISME HUKUM DI BALANGAN: SAAT HUKUM NEGARA, ADAT, DAN AGAMA HIDUP BERDAMPINGAN

WhatsApp Image 2026-11-06 at 11.26.42

Oleh: Anyssa Widiyastuti
Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)

Hukum Indonesia tidak hanya berisi undang-undang. Hukum juga tumbuh dari kebiasaan, nilai agama, dan budaya masyarakat. Di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, masyarakat mengenal hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam secara bersamaan. Dalam ilmu hukum, keadaan ini dikenal sebagai pluralisme hukum.

Balangan: Tempat Banjar dan Dayak Bertemu

Penduduk asli Kalimantan Selatan didominasi oleh etnis Banjar dan Dayak. Keduanya hidup berdampingan dan saling berakulturasi. Di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, terdapat komunitas Dayak Pitap dengan jumlah penduduk sekitar 1.670 jiwa. Mereka tersebar di 19 balai adat dan memiliki wilayah ulayat seluas sekitar 22.806 hektare yang berada di lima desa. Artinya, selain batas administratif desa yang ditetapkan negara, terdapat pula batas-batas wilayah berdasarkan struktur dan kehidupan adat.

Tiga Hukum dalam Satu Kehidupan

Buku Pengantar Hukum Indonesia karya Murtadho dkk. menjelaskan bahwa kebiasaan dan nilai sosial merupakan bagian dari sumber hukum. Pancasila sendiri menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam dapat bekerja dalam satu sistem kehidupan masyarakat. Konstitusi juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat jarang memisahkan ketiga bentuk hukum tersebut. Satu keluarga, misalnya, dapat mencatatkan perkawinan secara resmi, menyelenggarakan upacara adat, sekaligus menjalankan ketentuan agama. Ketika terjadi sengketa, masyarakat biasanya lebih dahulu memilih musyawarah keluarga atau meminta bantuan tokoh adat.

Lawrence M. Friedman menyebut pola semacam ini sebagai budaya hukum (legal culture). Pilihan tersebut dapat dipahami karena penyelesaian melalui musyawarah dianggap lebih dekat dengan masyarakat, relatif murah, cepat, dan mampu menjaga hubungan sosial. Pola ini juga memiliki keterkaitan dengan mekanisme mediasi dalam perkara perdata serta prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana.

Isu SARA dan Jalan Penyelesaian Adat

Jalur adat menjadi penting ketika persoalan menyentuh isu SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antargolongan. Balangan dihuni oleh masyarakat Banjar dan Dayak dengan latar belakang keyakinan yang beragam. Dalam situasi seperti ini, kesalahpahaman atau ejekan kecil berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak diselesaikan dengan baik.

Kajian mengenai pluralitas agama di Desa Kapul, Kecamatan Halong, mencatat bahwa persoalan dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui peran tokoh agama. Sementara itu, kajian di Kepulauan Kei juga membahas penyelesaian konflik SARA melalui hukum adat sebagai upaya memulihkan keseimbangan dan menciptakan perdamaian. Meskipun Kepulauan Kei merupakan wilayah yang berbeda, prinsip penyelesaian konflik melalui pendekatan adat tersebut memiliki relevansi untuk dipertimbangkan dalam konteks masyarakat Balangan.

Namun, penyelesaian melalui jalur adat tetap memiliki batas. Mekanisme ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan ringan yang masih memungkinkan adanya kesepakatan bersama. Sementara itu, persoalan kekerasan, ujaran kebencian, dan diskriminasi tetap harus tunduk pada hukum negara, termasuk UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Apabila salah satu pihak menolak penyelesaian secara adat, akses terhadap jalur peradilan harus tetap terbuka.

Soal Tanah Adat

Persoalan lain yang tidak kalah penting bagi komunitas masyarakat adat adalah keberadaan wilayah ulayat. Bagi masyarakat adat, wilayah tersebut bukan sekadar tanah, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, dan identitas. Sementara itu, negara mengatur tanah dan hutan melalui sistem perizinan serta penetapan status kawasan.

Media Antara Kalsel pernah memberitakan perjuangan tokoh Dayak Pitap yang menuntut penyelesaian hak atas tanah adat, sementara wilayah tersebut masih berstatus sebagai tanah negara. Perjuangan ini bahkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam hubungan antara pengakuan hukum dan pelaksanaannya. Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya dicantumkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pengakuan itu harus diwujudkan melalui kepastian hak atas wilayah adat yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat.

Perda sebagai Pintu Masuk

Pemerintah sebenarnya telah mulai membuka jalan melalui Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 dan Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Namun, keberadaan peraturan daerah tersebut hanyalah pintu masuk. Pengakuan secara nyata baru dapat terwujud setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat.

Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, proses pengakuan harus melibatkan suara dan partisipasi balai adat agar tidak hanya menjadi keputusan administratif pemerintah. Kedua, hasil pengakuan harus memberikan kepastian hak atas wilayah adat, bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Ketiga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat harus membangun keselarasan agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam menentukan aturan yang berlaku ketika menghadapi persoalan hukum.

Pada akhirnya, hukum Indonesia bukan sekadar kumpulan pasal yang kaku. Hukum merupakan sistem yang hidup dan memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang memanusiakan manusia, bukan hanya mengejar kepastian formal.

Negara perlu mengakui keberadaan hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Balangan. Pengakuan terhadap hukum adat bukan berarti melemahkan kewibawaan negara ataupun mengurangi kedudukan hukum nasional. Sebaliknya, pengakuan tersebut justru menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum negara.

Sebab, hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dan diberlakukan oleh negara, melainkan juga hukum yang mampu memahami, menghormati, dan memberikan keadilan bagi masyarakat tempat hukum itu hidup.

WhatsApp Image 2026-10-27 at 18.07.14
WhatsApp Image 2026-10-23 at 18.17.17 (1)
WhatsApp Image 2026-01-15 at 20.21.20

Opini

keagamaan

Olahraga & Otomotif

Hiburan & Gaya Hidup

Seni & Budaya

WhatsApp Image 2026-01-15 at 20.21.21
WhatsApp Image 2026-10-23 at 18.17.17 (1)
WhatsApp Image 2026-02-17 at 12.26.37
WhatsApp Image 2026-02-17 at 11.00.18
WhatsApp Image 2026-02-18 at 14.16.56

Berita Populer

Hukum & Kriminal

Politik

Ekonomi

Lifestyle

WhatsApp Image 2026-01-15 at 20.21.21