Palangka Raya – Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Suherman, menegaskan pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat desa agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD APDESI Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/6/2026).

Dalam pemaparannya, Suherman menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan desa saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal masing-masing desa.

“Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah desa sangat penting agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal,” ujarnya.

Menurut Suherman, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan sehingga program yang dirancang pemerintah dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia juga mendorong seluruh kepala desa untuk aktif mengidentifikasi potensi wilayah masing-masing sebagai modal pembangunan dan penguatan ekonomi desa.

“Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, pemerintah desa harus aktif menyampaikan kebutuhan dan potensi wilayahnya agar program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran,” katanya.

Rakerda DPD APDESI Kalimantan Tengah Tahun 2026 diikuti sekitar 652 kepala desa dan penjabat kepala desa dari 13 kabupaten se-Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah.