SERUYAN – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menyerap berbagai aspirasi masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah melalui kegiatan Hasupa Hasundau yang digelar di Rantau Pulut, Rabu (28/10/2026). Sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, keterbatasan tenaga kesehatan, pemerataan jaringan telekomunikasi, hingga penguatan ekonomi masyarakat desa.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk membahas kebutuhan pembangunan serta berbagai tantangan yang masih dihadapi wilayah setempat.

Camat Seruyan Tengah dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit. Kecamatan Seruyan Tengah terdiri atas 19 desa dan satu kelurahan yang terus berupaya mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah kabupaten. Di antaranya kondisi jalan penghubung antardesa yang rentan mengalami kerusakan saat musim hujan, keterbatasan tenaga kesehatan, serta belum meratanya akses jaringan telekomunikasi.

Selain persoalan tersebut, pemerintah kecamatan juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan posyandu untuk mendukung percepatan penurunan stunting, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun koperasi.

Menanggapi berbagai aspirasi itu, Ahmad Selanorwanda menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, akses transportasi memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas perekonomian.

Pemerintah Kabupaten Seruyan, kata dia, terus mengoptimalkan penggunaan alat berat untuk menangani kerusakan jalan, khususnya di wilayah pedalaman. Bahkan, pemerintah daerah merencanakan penambahan alat berat pada 2027 guna mempercepat penanganan infrastruktur.

“Infrastruktur itu penting, jalan dan jembatan itu urat nadi perekonomian, dan pada dasarnya adalah efisiensi ekonomi untuk pertumbuhan,” ungkapnya.

Selain infrastruktur, Bupati juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa diharapkan mampu mengidentifikasi potensi wilayah masing-masing dan mengembangkannya melalui pengelolaan usaha yang profesional serta berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah kabupaten merencanakan pembekalan atau retret bagi kepala desa. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, kepemimpinan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pendataan potensi dan kondisi desa juga akan dilakukan sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran mulai 2027, termasuk melalui penguatan digitalisasi data desa.

Dalam pertemuan itu, persoalan perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Agrinas turut menjadi perhatian. Bupati menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut secara jelas dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.

Ia juga membuka ruang keterlibatan koperasi desa dalam skema pengelolaan usaha perkebunan yang tengah dibahas. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk melalui kesempatan kerja dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Di sisi lain, Bupati mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Ia meminta seluruh aparatur pemerintah, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, menjalankan tugas secara profesional dan disiplin agar masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.

Bupati juga mengajak masyarakat menjaga persatuan, memperkuat nilai demokrasi, serta mengaktifkan peran lembaga adat dan organisasi kepemudaan dalam pembinaan generasi muda.

Melalui kegiatan Hasupa Hasundau, Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka sehingga berbagai persoalan dan potensi daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan pemerataan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi desa dapat diwujudkan secara berkelanjutan.