Penulis: Anyssa Widiyastuti
Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)

Kabar duka kembali datang dari Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang bocah perempuan berusia tiga tahun berinisial RK harus mengembuskan napas terakhir setelah terjatuh dari balkon kamar lantai lima sebuah hotel, Rabu (14/10/2026).

Berdasarkan pemberitaan mengenai peristiwa tersebut, saat kejadian korban berada di dalam kamar bersama adiknya yang juga masih balita, sementara kedua orang tuanya tengah menikmati sarapan di restoran hotel. Pihak kepolisian juga mengungkap bahwa pintu menuju balkon dalam kondisi tidak terkunci dan terbuka.

Peristiwa ini tentu menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga. Namun, di luar dimensi kemanusiaan tersebut, tragedi ini juga meninggalkan pertanyaan hukum yang tidak sederhana: apakah peristiwa tersebut murni sebuah kecelakaan atau musibah, atau terdapat kelalaian yang melahirkan pertanggungjawaban hukum?

Pertanyaan itu penting karena tragedi ini membuka ruang dialektika mengenai batas duty of care atau kewajiban untuk menjaga dan mencegah terjadinya bahaya. Kewajiban tersebut tidak hanya dapat dilihat dari tanggung jawab orang tua terhadap anak, tetapi juga dari tanggung jawab penyedia jasa akomodasi dalam menjamin keamanan konsumennya.

Jerat Pidana bagi Orang Tua: Antara Musibah dan Kelalaian

Salah satu persoalan hukum paling sensitif dalam kasus ini adalah kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana orang tua. Polisi tengah mendalami apakah terdapat unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut.

Dalam hukum pidana, kelalaian atau culpa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana. Persoalannya, menentukan adanya kelalaian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan akibat yang terjadi. Fakta bahwa sebuah tragedi berakhir dengan kematian tidak serta-merta berarti seseorang otomatis dapat dipersalahkan secara pidana.

Di sinilah prinsip geen straf zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan menjadi penting. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum. Karena itu, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar apakah orang tua meninggalkan anak di kamar hotel, melainkan apakah tindakan meninggalkan anak berusia tiga tahun bersama adiknya yang masih balita tanpa pengawasan fisik langsung merupakan bentuk kelalaian yang secara hukum dapat dicela.

Secara yuridis, orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengawasi anak yang masih di bawah umur. Membiarkan anak berusia tiga tahun tanpa pengawasan langsung dalam lingkungan yang memiliki potensi bahaya, termasuk keberadaan balkon di lantai lima, dapat menjadi dasar untuk menilai apakah telah terjadi kekurangan kehati-hatian.

Namun, kesimpulan tersebut tetap harus didasarkan pada proses pembuktian yang ketat. Aparat penegak hukum perlu melihat keseluruhan keadaan pada saat kejadian: kondisi kamar, akses menuju balkon, sistem penguncian pintu, desain pengaman, durasi anak ditinggalkan, hingga kemampuan anak untuk mengakses area berbahaya tersebut.

Apabila alat bukti, keterangan saksi, serta pendapat ahli—termasuk apabila diperlukan psikolog forensik anak—menunjukkan adanya kegagalan menjalankan standar pengawasan yang semestinya, maka unsur culpa dapat menjadi relevan untuk dipertimbangkan.

Meski demikian, persoalan ini memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan. Hakim, apabila perkara sampai pada proses peradilan, akan berhadapan dengan dilema antara menegakkan hukum berdasarkan prinsip pertanggungjawaban individual dan mempertimbangkan kenyataan bahwa keluarga korban telah menerima konsekuensi moral dan emosional yang sangat berat: kehilangan buah hati mereka sendiri.

Hukum karena itu dituntut bekerja secara proporsional. Empati tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban hukum, tetapi penegakan hukum juga tidak semestinya kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Tanggung Jawab Hotel dan Standar Keamanan Konsumen

Persoalan hukum dalam tragedi ini juga tidak dapat berhenti pada tindakan orang tua. Ada pertanyaan lain yang sama pentingnya: sejauh mana tanggung jawab pihak hotel sebagai penyedia jasa dalam memastikan fasilitas yang digunakan konsumen berada dalam kondisi aman?

Pihak hotel disebut telah memasang pagar pembatas dan imbauan larangan. Namun, persoalan keselamatan tidak cukup dijawab hanya dengan keberadaan pagar ataupun papan peringatan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah desain dan sistem keamanan balkon tersebut benar-benar telah memenuhi standar child-proof atau setidaknya mampu meminimalkan risiko ketika fasilitas digunakan oleh keluarga yang membawa anak kecil.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi maupun diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.

Dalam perspektif hukum perdata, apabila kemudian terbukti terdapat kelalaian pihak hotel dalam memastikan keamanan fasilitas—misalnya berkaitan dengan tinggi pagar, celah pembatas, akses balkon, sistem penguncian pintu, atau kondisi lain yang memungkinkan balita memasuki area berbahaya—maka terbuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum.

Artinya, persoalan ini tidak semata-mata mengenai siapa yang terakhir berada bersama anak. Tanggung jawab hukum juga perlu dilihat dari siapa yang memiliki kewajiban untuk mengendalikan dan memitigasi risiko.

Hotel sebagai penyedia jasa tentu mengetahui bahwa konsumennya berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang, termasuk keluarga yang membawa anak-anak. Oleh karena itu, area dengan tingkat risiko tinggi seperti balkon membutuhkan sistem mitigasi yang berlapis. Keselamatan tidak seharusnya hanya bergantung pada papan larangan atau kehati-hatian tamu, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam desain fasilitas dan sistem pengamanan yang mampu mencegah risiko yang secara wajar dapat diperkirakan.

Apabila ditemukan kelalaian yang bersifat sistemik dan terbukti menimbulkan risiko terhadap keselamatan konsumen, maka pertanggungjawaban hukum tidak lagi hanya dapat dibicarakan dalam ranah perdata. Aparat penegak hukum juga dapat mendalami kemungkinan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen maupun ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana nasional.

Namun, sebagaimana terhadap orang tua, pertanggungjawaban pihak hotel juga harus didasarkan pada fakta dan pembuktian. Tidak tepat apabila tragedi ini langsung menghasilkan vonis sosial kepada salah satu pihak sebelum penyelidikan secara menyeluruh dilakukan.

Perlindungan Anak adalah Tanggung Jawab Bersama

Tragedi di Samarinda ini seharusnya menjadi wake-up call bagi semua pihak bahwa keselamatan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu aktor.

Bagi pembuat kebijakan, peristiwa ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali standar keselamatan bangunan komersial, khususnya hotel dan fasilitas akomodasi yang digunakan masyarakat. Sertifikasi keselamatan semestinya tidak berhenti pada persoalan struktur bangunan maupun kesiapan menghadapi kebakaran, tetapi juga mempertimbangkan risiko kecelakaan terhadap kelompok yang paling rentan, termasuk anak-anak.

Konsep bangunan ramah anak harus diterjemahkan menjadi standar yang konkret. Balkon, jendela, tangga, pintu, sistem penguncian, hingga fasilitas lain yang berpotensi menimbulkan bahaya perlu dirancang dengan mempertimbangkan perilaku anak yang secara alamiah memiliki rasa ingin tahu tinggi tetapi belum memiliki kemampuan untuk memahami risiko sebagaimana orang dewasa.

Bagi orang tua, tragedi ini juga menjadi pengingat yang sangat pahit bahwa pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban pengasuhan. Lingkungan yang dianggap aman oleh orang dewasa belum tentu aman bagi seorang balita. Terlebih ketika berada di tempat yang tidak familiar seperti kamar hotel, risiko dapat muncul dari hal-hal yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Pada akhirnya, peristiwa ini tidak seharusnya direduksi menjadi perdebatan sederhana mengenai siapa yang paling bersalah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana hukum dapat mengurai setiap lapisan tanggung jawab secara adil: tanggung jawab orang tua dalam melakukan pengawasan, tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan fasilitas yang aman, serta tanggung jawab negara dalam membangun dan mengawasi standar keselamatan yang memadai.

Hukum memang tidak dapat mengembalikan nyawa RK. Namun, hukum masih memiliki tanggung jawab untuk memastikan tragedi serupa tidak terus berulang.

Karena itu, penegakan hukum terhadap kasus ini harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan mendalam. Tujuannya bukan semata-mata menemukan seseorang untuk dipersalahkan, melainkan menemukan di mana kewajiban menjaga itu terputus, mengapa sistem perlindungan gagal bekerja, dan apa yang harus diperbaiki.

Sebab ketika korbannya adalah seorang anak berusia tiga tahun, kita tidak cukup hanya menyebutnya sebagai musibah lalu melupakannya. Setiap nyawa anak yang hilang dalam situasi yang sebenarnya dapat dicegah harus menjadi evaluasi serius bagi keluarga, pelaku usaha, masyarakat, dan negara.

Penulis adalah Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili institusi.