KUALA KAPUAS — Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas dilakukan dengan perencanaan yang cermat dan berbasis kebutuhan lapangan.

Hal itu disampaikan Teras Narang saat mengunjungi Posko Induk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla 2026 di Kantor BPBD Kabupaten Kapuas, Senin (19/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan Wakil Bupati Kapuas Dodo dan jajaran pemerintah daerah mengenai perkembangan penanganan karhutla.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan sumur bor sebagai sumber air untuk mendukung pemadaman karhutla. Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkirakan kebutuhan sumur bor mencapai sekitar 347 titik.

Namun, Teras Narang mengingatkan agar pembangunan tersebut tidak sekadar berorientasi pada jumlah titik yang berhasil dibuat. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap sumur berada di lokasi yang memang membutuhkan dan dapat dimanfaatkan secara optimal ketika kebakaran terjadi.

“Yang kita kejar bukan sekadar jumlah titiknya, tetapi apakah titik tersebut benar-benar berada di wilayah yang membutuhkan sumber air untuk penanganan kebakaran,” ujar Teras Narang.

Ia menilai pemetaan wilayah rawan menjadi dasar penting sebelum pembangunan dilakukan. Terutama di kawasan gambut, keberadaan sumber air harus dipastikan dapat mendukung operasi pemadaman sekaligus upaya pembasahan lahan untuk mengurangi risiko api kembali muncul.

“Pemetaan dan penentuan lokasi harus menjadi perhatian agar sarana yang dibangun tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Menurut Teras Narang, pendekatan tersebut juga berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran. Pembangunan infrastruktur penanganan bencana harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan petugas yang bekerja di lapangan.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai. Ia menjelaskan kebutuhan sekitar 347 sumur bor tersebut masih harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, kondisi geografis, kedalaman sumber air, serta kemampuan tenaga pelaksana.

Teras Narang mengapresiasi langkah pemerintah daerah, petugas lapangan, relawan, TNI, Polri, Manggala Agni serta masyarakat yang terus terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, kondisi karhutla di Kalteng membutuhkan kerja bersama karena persoalannya tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi.

Ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dukungan lintas pemerintahan dinilai diperlukan terutama untuk memperkuat infrastruktur pemadaman, perlindungan masyarakat serta penanganan dampak kesehatan akibat asap.

Selain aspek pemadaman, Teras Narang mengingatkan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat. Penggunaan masker dalam aktivitas sehari-hari perlu terus didorong, khususnya ketika kualitas udara memburuk.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu bergerak secara bersamaan. Dunia usaha juga dapat mengambil bagian melalui dukungan terhadap kebutuhan penanganan karhutla, seperti sumber air, masker, oksigen maupun bantuan lainnya.

“Kita mesti bekerja sama dan bahu-membahu menjaga wilayah masing-masing, mulai dari tingkat desa dan seterusnya hingga pusat. Dari pemerintah maupun pelaku usaha di daerah, semuanya dapat turut bergotong royong,” ujarnya.

Teras Narang juga menilai penanganan karhutla harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi penting agar belanja penanganan bencana tetap memberikan manfaat maksimal tanpa mengabaikan pelayanan publik lainnya.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Teras Narang untuk memperoleh gambaran langsung mengenai situasi penanganan karhutla di Kapuas serta mendiskusikan berbagai solusi yang dapat dilakukan bersama.

Kapuas sendiri menghadapi tekanan karhutla yang cukup besar. Data yang dilaporkan sebelumnya mencatat 9.467 titik panas selama 14 hari, sejak 30 September hingga 13 Oktober 2026, dengan sebaran terbanyak berada di Kecamatan Mantangai.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan strategi yang tidak hanya reaktif ketika api muncul, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan dan infrastruktur pencegahan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Bagi Teras Narang, pembangunan sumur bor dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi tersebut, sepanjang penempatannya benar-benar berdasarkan pemetaan risiko dan kebutuhan lapangan.

“Bersama, mari menjaga Kalteng. Kita bangun kolaborasi dan semangat gotong royong untuk mengatasi karhutla,” pungkasnya.