KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan mengakui ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam merespons pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan terhadap Rancangan APBD (RAPBD) 2027.

Jawaban pemerintah disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, mewakili Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda dalam Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (21/10/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah memberikan jawaban dan tanggapan terhadap berbagai pandangan, masukan serta evaluasi yang sebelumnya disampaikan lima fraksi DPRD terkait rancangan anggaran tahun depan.

Bahrun mengatakan berbagai catatan legislatif akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan RAPBD 2027, terutama untuk mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027, agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Bahrun.

Di tengah tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, Pemkab Seruyan menyatakan akan melakukan penyesuaian dan pengelolaan anggaran secara lebih cermat. Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan tetap ditempatkan sebagai prioritas.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada sisi pendapatan, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi ekonomi yang dimiliki Seruyan. Upaya peningkatan pendapatan tersebut ditegaskan tidak diarahkan untuk menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Selain persoalan fiskal, pemerintah daerah turut menempatkan pengembangan UMKM serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi daerah.

Persoalan kewajiban perusahaan perkebunan juga masuk dalam perhatian pemerintah. Pemkab Seruyan menegaskan akan terus mendorong perusahaan perkebunan memenuhi kewajiban penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penggunaan anggaran juga disebut akan diperkuat untuk memastikan program yang dibiayai melalui APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Pemkab Seruyan berharap pembahasan bersama DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih merata sekaligus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, kita berharap RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat dibahas dan disepakati tepat waktu, sehingga menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Seruyan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bahrun.