KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai membawa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 ke meja pembahasan bersama DPRD. Di tengah dinamika alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah menegaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Seruyan, Selasa (20/10/2026).

Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., hadir menyampaikan pidato pengantar Bupati Seruyan yang berhalangan hadir secara langsung.

Dalam pidato tersebut, Pemkab Seruyan menempatkan APBD bukan semata sebagai dokumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi sebagai instrumen untuk menentukan arah pembangunan dan memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“APBD tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga merupakan landasan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Seruyan,” demikian disampaikan dalam pidato pengantar Bupati.

Rancangan APBD 2027 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya telah disepakati Pemkab dan DPRD Seruyan.

Namun, pemerintah daerah mengakui adanya dinamika dalam alokasi dana transfer pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah.

Kondisi tersebut membuat penyesuaian dan rasionalisasi anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan APBD 2027. Pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD nantinya akan membahas lebih jauh prioritas belanja, baik untuk kebutuhan operasional maupun belanja modal.

Di tengah penyesuaian tersebut, pemerintah menekankan agar program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap mendapat perhatian.

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kehati-hatian dan transparansi selama pembahasan anggaran. Kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi efektivitas program pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Seruyan sangat terbuka terhadap saran, masukan, dan rekomendasi dari DPRD guna menyempurnakan rancangan APBD, sehingga setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” lanjutnya.

Pemkab Seruyan berharap proses pembahasan Raperda APBD 2027 dapat menghasilkan struktur anggaran yang realistis sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Sinergi eksekutif dan legislatif juga diharapkan dapat memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan secara efektif pada program yang memiliki dampak nyata, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan APBD 2027 tidak hanya menjadi persoalan menyepakati angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menentukan prioritas pembangunan Seruyan di tengah kemampuan fiskal daerah dan perubahan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat.