SERUYAN – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menggelar pertemuan bersama masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Suling Tambun untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan pembangunan daerah. Infrastruktur jalan, pengadaan alat berat, hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Kegiatan bertajuk Hasupa Hasundau itu berlangsung di Kecamatan Suling Tambun, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan serta persoalan yang dihadapi warga di wilayah tersebut.

Kegiatan itu turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Seruyan, kepala perangkat daerah, unsur pemerintah kecamatan, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Dalam dialog tersebut, persoalan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian utama. Masyarakat membutuhkan peningkatan kualitas akses transportasi, termasuk dukungan alat berat untuk pemeliharaan dan penanganan ruas jalan yang menghubungkan wilayah antardesa.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya koordinasi ant perangkat daerah agar berbagai persoalan pembangunan dapat ditangani secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ahmad Selanorwanda juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Ia mengharapkan kepala desa bersama BPD dapat menjalankan fungsi masing-masing secara optimal, khususnya dalam mengawasi penggunaan anggaran agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tidak hanya persoalan infrastruktur, pembahasan juga mencakup penguatan sektor pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah mendorong agar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terus diperkuat. Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Seruyan.

Pertemuan Hasupa Hasundau ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melihat lebih dekat kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman, terutama terkait pemerataan pembangunan, aksesibilitas, dan peningkatan kesejahteraan warga.