Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Pulang Pisau yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (8/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Ahmad Jayadikarta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI sekaligus memberikan penjelasan terkait pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025.

“Alhamdulillah, Kabupaten Pulang Pisau untuk yang ke-11 kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ahmad Jayadikarta.

Ia menjelaskan, dari total anggaran daerah sekitar Rp1,152 triliun pada tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 94,36 persen. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar 94,26 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, realisasi penyertaan modal pemerintah daerah telah mencapai 100 persen sesuai target yang direncanakan.

Menurut Ahmad Jayadikarta, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Pulang Pisau turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(zas)